Badan Gizi Nasional Berikan Penjelasan Jadwal Pemberian Program MBG untuk PAUD hingga SMA

Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan jadwal program Makan Bergizi Gratis untuk siswa pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA. Rencana pemberian santapan itu berdasarkan hasil uji coba di lapangan yang telah dilakukan.

Dadan mengatakan ada tiga tahap pemberian makanan. Pertama, untuk siswa PAUD hingga SD kelas 2, makanan harus dikirim pukul 07.45 waktu setempat untuk dimakan pukul 08.00. Kedua, untuk siswa kelas 3 sampai kelas 6 dikirim jam 09.00 untuk dimakan pukul 9.30.

“Kemudian anak SMP dan SMA dikirim pukul 11.30 untuk dimakan jam 12.00,” kata Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024, Kamis, 7 November 2024.

Karena itu, menurut Dadan, terminologi makan siang gratis tidak cocok dengan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu. Nama yang tepat adalah makan bergizi gratis.

Sasaran program

Dadan mengatakan program makan bergizi gratis menyasar ibu hamil, ibu menyusui sampai seluruh anak sekolah, termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya hingga tingkat SMA. Pemilihan target itu berdasarkan landasan pemikiran dari BGM.

“Landasan pemikirannya karena di dalam pertumbuhan anak ada dua titik kritis,” kata Dadan.

Pertama, 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun) untuk mencegah stunting. “Karena itu maka program yang besar harus kita gelontorkan untuk ibu hamil, menyusui dan balita,” kata Dadan. “Tetapi kita jangan lupakan ketika anak itu tumbuh dan mencapai titik kritis kedua, yaitu pada usia 8-17 tahun.”

Guna mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis di daerah, BGN juga membentuk satuan pelayanan yang setiap satuannya akan melayani 3.000 anak mulai dari PAUD sampai SMA. Satuan itu akan mengdentifikasi jumlah ibu hamil, menyusui dan anak balita di wilayah keejahya.

“Di lokasi hasil percontohan, 10 persen dari populasi anak sekolah itu biasanya ibu hamil, menyusui dan balita,” ujar Dadan.

Untuk sementara, seluruh wilayah percontohan ada di wilayah Komando Distrik Militer (Kodim) yang sebelumnya telah dibangun oleh sukarelawan. Nama sukarelawan tersebut hingga kini belum terkonfirmasi dan enggan disebutkan oleh Dadan.

Pada pelaksanaannya, setiap satuan layanan BGN yang tersebar di seluruh provinsi akan mengelola sekitar Rp 9-11 miliar per tahun untuk program makan bergizi gratis. “Di mana 85 persen dari uang yang dikelola itu untuk membeli bahan baku, dan bahan bakunya berasal dari pertanian,” kata Dadan.

Program makan bergizi gratis dijadwalkan dimulai pada Januari 2025. Untuk tahap awal, BGN akan menyasar sekitar 15-20 juta di 82 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

Read More

Ini Tiga Skema Penyaluran Makan Bergizi Gratis

Anggaran sebesar Rp71 triliun menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui.

Uji coba program makan bergizi gratis (MBG) sebagai kebijakan prioritas Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang sejak Agustus 2024. Para menteri di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) hingga Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah meninjau pelaksanaan MBG bagi para murid sekolah di daerah itu.

Saat ini, sebanyak 76 sekolah tingkat SD-SMP di Kota Tangerang telah menjalani program MBG yang dimulai sejak 5 Agustus 2024. Adapun Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang menargetkan 99 sekolah tingkat SD dan SMP mendapatkan program MBG hingga akhir November 2024.

“Hingga akhir November 2024, target sasaran 99 sekolah dan 70 ribuan siswa menikmati program ini. Tata kelola yang semakin baik, gramasi yang semakin pas, dan cita rasa yang juga semakin disukai anak-anak Kota Tangerang,” ujar Kepala Dindik Kota Tangerang Jamaluddin, Rabu, (30/10/2024).

Jamaluddin menuturkan, program MBG bukan hanya makan bergizi di sekolah. Namun, lanjutnya, adanya perubahan perilaku, pola makan yang lebih sehat, termasuk pembinaan perilaku hidup sehat pada anak-anak sejak dini.

Pemerintah Indonesia sendiri mengalokasikan sebesar Rp71 triliun untuk program MBG pada APBN 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan, setelah rapat bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta.

”Anggaran untuk program makanan bergizi ini mencapai Rp71 triliun. Rinciannya adalah Rp63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen,” ujar Menko Pangan seperti dilansir dari Infopublik, Rabu (30/10/2024).

Anggaran sebesar itu menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pelaksanaan program MBG ini dilaksanakan dengan baik. Mengingat mata rantai program ini melibatkan banyak pihak mulai dari sekolah, petani, peternak, transportir, ahli gizi, dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan koordinator pelaksana dari program MBG ini. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya sudah membangun 85 satuan pelayanan untuk menjalankan program MBG.

Satuan pelayanan akan melayani 3.000 anak sekolah penerima makan gratis. Ini lebih lengkap dari dapur umum, yakni menjadi tempat memasak makanan sekaligus offtaker produk pertanian lokal.

“Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 (miliar) sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta),” ungkap Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pihaknya juga siap melakukan uji coba MBG di 100 titik sampai akhir 2024. Kendati demikian, menurut Kepala Badan Gizi Nasional lokasi uji coba masih paling banyak akan berada di Pulau Jawa. Sebab, menurut Dadan, mayoritas anak sekolah ada di Pulau Jawa.

Terkait metode penyaluran yang akan digunakan. Badan Gizi Nasional akan melakukan tiga skema. Pertama, Badan Gizi Nasional akan membangun dapur pusat. Kedua, membangun dapur di sekolah atau pesantren dengan jumlah siswa minimal 2.000 orang.

Ketiga, BGN akan melayani di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau dalam waktu setengah jam. Sedangkan wilayah yang harus dijangkau dalam satu hari, nanti akan dikirimkan dengan menggunakan paket vacuum. Pengiriman untuk daerah terpencil akan dilakukan setiap satu bulan atau satu minggu, dengan menu makanan yang bervariasi.

Mendongkrak PDB

Dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (17/10/2024) Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, program MBG bakal mendongkrak produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp4.510 triliun pada 2025. Hitungan ini berdasarkan alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar Rp71 triliun dan menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui.

Tidak hanya itu, menurut Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti juga menemukan, efek program MBG ke PDB akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah peserta dan anggaran yang dialokasikan pemerintah. Misalnya pada 2026, dengan anggaran Rp109,7 triliun dan jumlah penerima sebanyak 30,46 juta orang, maka efek berganda ke PDB meningkat jadi Rp6,967.2 triliun.

Lantas meningkat lagi pada 2027 dan 2028 yakni menjadi masing-masing Rp9.479,4 triliun dan Rp14.219,1 triliun dimana pada 2027 estimasi alokasi anggarannya sebesar Rp149,2 triliun dengan 41,45 juta penerima lalu pada 2028 bertambah anggarannya menjadi Rp223,8 triliun dan 62,17 juta penerima. Selanjutnya pada 2029, estimasi alokasi anggaran program MBG sekitar Rp298,4 triliun untuk 82,9 juta penerima, dapat mendongkrak PDB sebesar Rp18.958,8 triliun.

Read More

Badan Gizi Nasional: Tahap Awal Program Makan Bergizi Gratis Sasar 15-20 Juta Anak

Badan Gizi Nasional sudah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga serta UMKM untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Jakarta - Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis akan dimulai pada 2 Januari 2025. Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Ikeu Tanziha pun menyatakan program itu akan menyasar sekitar 15-20 juta anak pada 82 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Kami sedang menghitung berapa anak yang akan kita intervensi dari Rp 71 triliun, kurang lebih sekitar 15-20 juta anak," kata dia dalam Diskusi Forum Merdeka Barat 9, Senin, 4 November 2024. "Memang belum seluruhnya anak Indonesia, karena dananya masih terbatas."

Untuk persiapan pelaksanaan program itu, Ikeu menyebut BGN sudah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga serta UMKM yang akan menyuplai makanan di 82 titik tersebut. BGN juga telah membuat buku dan standar operasional makanan yang perlu disediakan. “Kita sudah bekerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim), di Jawa ada 50 titik, sedangkan di luar Jawa ada sekitar 32 titik, itu juga tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah titik-titik itu," kata Ikeu.

BGN juga sudah mendidik sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengoperasikan unit-unit layanan di seluruh wilayah Indonesia. “Yang sudah dilantik sekitar 1.000 orang, dan kita sekarang pada tahap kedua karena SPPI ini yang akan mengoperasionalkan unit-unit layanan tersebut, dan terdiri dari tiga orang, yakni satu manajer, satu ahli akuntansi, dan satu tenaga gizi untuk memastikan makan bergizi gratis memenuhi kebutuhan gizi anak-anak,” kata Ikeu.

Selain itu, menurut Ikeu, setahun ini pemerintah sudah melakukan uji coba di beberapa titik atau unit pelayanan dapur yang menyasar minimal 3.000 anak. “Itu sudah dilakukan selama setahun sampai Bulan November ini dan berjalan lancar, sehingga menjadi referensi kita untuk melaksanakan unit pelayanan yang kita buat di berbagai tempat tersebut,” kata dia.

Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya mengatakan program makan bergizi gratis akan melaksanakan tiga metode untuk mencapai target program. Pertama, membangun dapur pusat di setiap wilayah satuan layanan BGN. Kedua, penempatan dapur pusat di sekolah atau pesantren jika jumlah siswanya minimal 2.000 orang.

"Yang ketiga, kami akan layani daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau menggunakan makanan yang sekarang itu sudah berkembang dengan vakum yang bisa tahan selama satu tahun," kata Dadan.

Pengiriman makanan dengan vakum tersebut, kata dia, mempertimbangkan lokasi-lokasi terpencil yang membutuhkan waktu 30 menit, sehari, bahkan berhari-hari untuk menjangkaunya dari pusat kota/kabupaten. "Sehingga kami bisa kirim sekali pengiriman dalam waktu satu pekan atau satu bulan dengan variasi menu, sehingga makanan itu tinggal buka, dimakan, tapi setelah dibuka kan langsung basi, jadi menu makanannya bervariasi," kata Dadan.

Selain itu, menurut Dadan, BGN akan membentuk satuan pelayanan di daerah yang akan menangani 3.000 sasaran, dan akan menggandeng pemerintah daerah untuk bekerja sama membangun infrastrukturnya.

Read More

Prabowo Kemungkinan Bakal Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan ada kemungkinan presiden terpilih menambah anggaran makan bergizi gratis lewat APBNP atau APBN Perubahan pada 2025

Jakarta - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, mengatakan ada kemungkinan presiden terpilih akan menaikkan anggaran makan bergizi gratis. Saat ini dana yang ditetapkan untuk program adalah Rp 71 triliun sepanjang 2025.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu menyatakan untuk sementara porsi anggaran masih sesuai dengan yang ditetapkan, tapi nanti mungkin berubah. “Pak Prabowo kan diberi kebebasan untuk melakukan penyesuaian APBNP (APBN Perubahan) ya. Diharapkan setelah tahu posturnya lebih rinci, di 2025 kita lakukan perubahan,” ujar Drajad di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Angka Rp 71 triliun sebelumnya ditetapkan oleh pemerintahan kabinet Presiden Jokowi. Menurut Drajad, tahun depan pasti akan ada perubahan-perubahan lagi. “Bisa dinaikkan kalau pendapatan negara bisa kita naikkan cukup signifikan,” kata dia.

Syaratnya adalah pendapatan negara juga bisa meningkat karena, menurut dia, kunci dari pertumbuhan negara pada 2025 berasal dari pendapatan. Penerimaan negara pada tahun depan ditargetkan Rp 3.005 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebelumnya menyatakan presiden terpilih, Prabowo, bakal investasi besar-besaran untuk makan bergizi gratis. Saat program efektif berjalan di awal tahun depan, Badan Gizi Nasional akan menghabiskan Rp 1,2 triliun per hari.

Total investasi yang dibutuhkan adalah sekitar Rp 400 triliun. “Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan spending harian Rp 1,2 triliun. Ini adalah uang yang tidak sedikit,” ujar Dadan di Jakarta Convention Center, Selasa, 8 Oktober 2024.

Dari dana tersebut 75 persennya atau Rp 800 miliar digunakan untuk intervensi melalui pembelian produk-produk pertanian atau bahan baku. Nantinya, makan bergizi gratis akan disalurkan ke 82,9 juta orang yang terdiri dari anak sekolah, ibu hamil, dan balita di seluruh Indonesia.

Read More

Pilkada damai menjamin berlangsungnya pesta demokrasi yang aman, tertib, dan jujur

[AURABERKAH.INFO] Jakarta - Pasca sukses pelaksanaan Pilpres dan Pilleg pada bulan Februari 2024 lalu, Indonesia masih akan menggelar Pilkada di Daerah secara serentak pada bulan November 2024. Menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak secara damai tanpa hoaks dan ujaran kebencian adalah sebuah panggilan moral dan tanggung jawab kolektif yang harus diemban oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia menjelang Pilkada serentak 2024.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Muhaimin Iskandar dalam acara Webinar Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kemkominfo bekerja sama dengan DPR RI, yang bertemakan “Pilkada Serentak Damai” Kamis, (12/09/2024).

Selain itu menurutnya, saat ini, dalam era digital yang begitu dinamis, tantangan untuk memastikan Pilkada berlangsung secara damai dan bermartabat semakin kompleks. Informasi yang tersebar luas melalui platform online dapat dengan mudah disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks dan menghasut dengan ujaran kebencian, mengancam integritas demokrasi dan stabilitas sosial.

Oleh karena itu, upaya bersama untuk menjaga ruang publik digital agar terbebas dari hoaks dan ujaran kebencian menjadi suatu keharusan mutlak dalam merawat kesehatan demokrasi negara kita, ujarnya.

Langkah-langkah komunikasi publik yang dijalankan oleh Kementerian Kominfo mencakup amplifikasi narasi Pilkada Damai 2024 melalui media sosial, sinergi dengan mitra untuk sosialisasi, serta kolaborasi dengan media massa dalam menyajikan informasi positif seputar Pilkada. Upaya ini dilakukan untuk menanggulangi isu-isu seperti polarisasi politik dan mengantisipasi penyebaran informasi palsu (hoaks) terkait Pilkada yang rentan terjadi di dunia digital. Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, seperti identifikasi dan klarifikasi terhadap ratusan isu hoaks terkait Pilkada, serta pengambilan tindakan untuk menangani konten-konten hoaks, jelasnya.

Selain itu, Rosarita Niken Widiastuti, Pegiat Literasi Digital, memaparkan bahwa, Pilkada damai merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan demokrasi. Pilkada damai menjamin berlangsungnya pesta demokrasi yang aman, tertib, dan jujur. Pemilihan umum kepala daerah (pilkada) merupakan proses demokrasi di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpin di tingkat daerah yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat, berdasarkan prinsip demokratis, jujur, adil, dan berintegritas, ujarnya.

Untuk mewujudkan Pilkada serentak yang damai, ada peran pemerintah dalam menciptakan iklim politik yang kondusif dan mendorong penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis, KPU sebagai Lembaga yang menyelenggarakan Pilkada dan masyarakat yang berperan aktif menjaga keamanan dan mewujudkan pilkada damai.

Selain itu, untuk mewujudkan Pilkada Serentak yang Damai, perlu adanya strategi komunikatif efektif dengan melakukan dialog antar kandidat, kampanye positif yang berfokus pada visi dan misi calon kepala daerah, media massa dan Pendidikan politik berupa peningkatan pemahaman pemilih tentang proses demokrasi, hak dan kewajiban, mencegah politik uang dan meningkatkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan memilih, mengawasi dan menuntut akuntabilitas calon kepala daerah, jelasnya.

Narasumber lainnya, Achmad Maulani, Dosen Magister Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang, mengatakan bahwa, Pilkada serentak yang akan dihelat harus menjadi tonggak bagi tegaknya portofolio desentralisasi secara benar di Indonesia. Karena harus mampu menghadirkan dengan lebih cepat dan dekat kedalaman makna demokrasi dan menjadikannya sebagai instrumen penting untuk menggerakkan akselerasi pembangunan di tingkat lokal, ujarnya.

Pilkada sebagai sebuah instrumen politik harus paralel dan berkorelasi positif dengan kemakmuran masyarakat. Setidaknya ada 3 (tiga) argumentasi kuat mengapa pilkada harus dijadikan sebagai basis politik kesejahteraan. Pertama, pilkada diharapkan mampu melahirkan pemimpin daerah yang bisa membawa kebijakan pembangunan lebih dekat dengan Masyarakat. Kedua, pelaksanaan pilkada punya sumbangsih besar dalam memantapkan legitimasi pemerintah daerah. Ketiga, Pilkada akan mampu mendorong terwujudnya akuntabilitas dan responsivitas pemimpin daerah, jelasnya.

Read More

Kampanye pemilihan umum menggunakan media sosial merupakan salah satu metode yang telah diatur KPU dalam PKPU 15 tahun 2023

[AURABERKAH.INFO] Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2024) serentak segera dimulai. Pilkada yang terdiri dari Pemilihan Gubernur (Pilgub 2024) dan Pemilihan Bupati (Pilbup 2024) ini digelar serentak di beberapa daerah di Indonesia.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Muhaimin Iskandar dalam acara Webinar Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kemkominfo bekerja sama dengan DPR RI, yang bertemakan “Literasi Digital Dalam Rangka Pilkada Serentak” Rabu, (11/09/2024).

Selain itu menurutnya di era digital seperti ini, kampanye pilkada maupun kampanye politik menggunakan media sosial menjadi tren masa kini. Kampanye pemilihan umum menggunakan media sosial merupakan salah satu metode yang telah diatur KPU dalam PKPU 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Berkaitan dengan pengawasan kampanye pemilihan umum dengan menggunakan media sosial juga telah diatur BAWASLU dalam PERBAWASLU 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum, ujarnya.

Dalam Roadmap Literasi Digital 2021-2024 yang disusun Kominfo yang dikutip dari (infopublik.id, 2024), ada empat pilar literasi yang penting untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman mengenai perangkat teknologi informasi dan komunikasi, yaitu digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety,” yang dituntut untuk setiap individu cerdas dalam bermedia sosial.

Pertama, Digital skill, berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, digital culture merupakan bentuk aktivitas masyarakat di ruang digital dengan tetap memiliki wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, kebhinekaan. Ketiga, digital ethics adalah kemampuan menyadari mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, digital safety, adalah sebagai kemampuan masyarakat untuk mengenali, menerapkan, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital, jelasnya.

Selain itu Rosarita Niken Widiastuti, Pegiat Literasi Digital memaparkan bahwa, pemilihan kepala daerah serentak merupakan momen penting bagi demokrasi di Indonesia. Meningkatnya penggunaan internet dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, menjadikannya platform penting dalam proses politik, ujarnya.

Literasi digital membantu masyarakat mengenali hoaks, disinformasi, dan manipulasi informasi dalam dunia digital sehingga mereka dapat menghindari pengaruh negatif terhadap keputusan politik mereka. Digitalisasi mempengaruhi cara kita berpartisipasi dalam demokrasi. Teknologi memungkinkan akses mudah ke informasi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat proses pemilu.

Pentingnya Masyarakat dalam Literasi Data yaitu literasi data membantu Masyarakat memahami informasi terkait Pilkada. Pemilih yang memiliki literasi data dapat menganalisis data pemilu, seperti hasil survei dan data kandidat, untuk menentukan pilihan yang tepat. Dengan literasi data, pemilih dapat mengenali manipulasi data dan hoaks yang bertujuan mempengaruhi pilihan mereka, jelasnya.

Narasumber lainnya Achmad Maulani, Dosen Magister Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang menjelaskan bahwa, pilkada serentak yang akan dihelat tahun ini harus menjadi tonggak bagi tegaknya portofolio desentralisasi secara benar di Indonesia. Pilkada tahun ini harus mampu menghadirkan dengan lebih cepat dan dekat kedalaman makna demokrasi dan menjadikannya sebagai instrumen penting untuk menggerakkan akselerasi pembangunan di tingkat lokal dan sebagai sebuah instrumen politik harus paralel dan berkorelasi positif dengan kemakmuran masyarakat, ujarnya.

Setidaknya ada 3 (tiga) argumentasi kuat mengapa pilkada harus dijadikan sebagai basis politik kesejahteraan. Pertama, pilkada diharapkan mampu melahirkan pemimpin daerah yang bisa membawa kebijakan pembangunan lebih dekat dengan Masyarakat. Kedua, pelaksanaan pilkada punya sumbangsih besar dalam memantapkan legitimasi pemerintah daerah. Pilkada akan mampu mendorong terwujudnya akuntabilitas dan responsivitas pemimpin daerah, jelasnya.

Read More

Pilkada Sebagai Sebuah Instrumen Politik Harus Paralel Dan Berkorelasi Positif Dengan Kemakmuran Masyarakat

[AURABERKAH.INFO] Jakarta - Menyambut Pilkada serentak tahun 2024, sikap masyarakat sangatlah penting dalam menentukan arah demokrasi lokal. Sikap masyarakat yang bijak dan cerdas dapat menciptakan lingkungan politik yang sehat dan demokratis. Masyarakat perlu memiliki kesadaran akan pentingnya peran serta dalam proses demokrasi. Dengan menyadari bahwa Pilkada adalah hak politik yang harus dilaksanakan dengan baik, masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan mereka. 

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Muhaimin Iskandar dalam acara Webinar Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kemkominfo bekerja sama dengan DPR RI, yang bertemakan “Bijak Bermedsos Dalam Menyambut Pilkada Serentak” Selasa, (10/09/2024).

Selain itu menurutnya, masyarakat harus mampu menyaring informasi yang diterima dari berbagai sumber agar tidak terjebak dalam politik identitas atau propaganda yang memecah belah. Tak hanya itu, sikap kritis dan analitis juga diperlukan dalam menghadapi Pilkada serentak 2024. Masyarakat harus mampu menilai kinerja calon pemimpin dari rekam jejaknya serta kemampuannya untuk mengelola pemerintahan dengan baik.

Media sosial sudah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat selain untuk kepentingan komunikasi juga dipakai untuk mengakses berbagai informasi bagi publik. Indonesia merupakan penyumbang terbesar pengguna media sosial di dunia.  Masyarakat Indonesia merupakan konsumen terbanyak pengguna media sosial yang rentan sebagai penerima informasi di tahun pilkada 2024 yaitu hoax dan ujaran kebencian. 

Media sosial rentan disalahgunakan untuk hal negatif di tahun Politik, berita hoax menyebar yang dijadikan konsumsi publik bisa berdampak melahirkan polarisasi dan konflik horizontal di masyarakat. Di tahun politik media sosial menjadi target pasar para elit politik untuk menyebarkan hoax melalui tangan para penikmat media sosial atau yang kita sebut "netizen", ujarnya.

Narasumber berikutnya Gun Gun Siswandi, Pegiat Literasi Digital memaparkan bahwa, sejak Januari hingga Agustus 2024, telah ditemukan sebanyak 1.195 isu hoaks terkait Pemilihan Presiden (Pilpres). Konten hoaks sangat berbahaya karena berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik terhadap fenomena politik, terutama jelang Pilkada Serentak yang akan segera berlangsung.

Salah satu cara untuk menghadapi semua ini adalah kita harus mempelajari dan memahami bagaimana ciri-ciri informasi hoax tersebut agar kita bisa memanfaatkan informasi tersebut dan kita tidak menjadi bagian dari penyebaran berita hoaks tersebut yakni : mengidentifikasi sebuah informasi ini dari siapa informasi itu diperoleh, sumbernya dan kredibel informasinya; pastikan namamu sudah terdaftar di daftar pemilih tetap; cari informasi mengenai visi, misi, program kerja dan rekam jejak calon; dan program kerja calon tersebut sesuai dengan kebutuhan Masyarakat atau tidak, jelasnya.

Waspada terhadap berita bohong, karena berita bohong atau hoaks ini pasti disebarluaskan oleh orang orang tidak bertanggung jawab untuk mempengaruhi pemilihan kita terhadap calon calon yang akan kita pilih. Kemudian hindari perselisihan, sesuai UU No 7/2017 (jangan menghina, menghasut, memfitnah dan mengadu domba).

Karena kita sudah memasuki tahun tahun pilkada jangan lupa untuk bijak bermedia sosial dalam menyambut pilkada serentak. Bijak, cerdas dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan media sosial. Memilah, memilih dan menyeleksi informasi sebelum disebarkan. Kita adalah satu dan menyatu dalam satu negara yaitu Indonesia. Membangun hubungan harmonis dan rukun antar individu dan masyarakat. Mari rajut dan perkuat kembali persatuan dan persaudaraan kita, jelasnya.

Selain itu Achmad Maulani selaku Dosen Magister Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang mengatakan bahwa, dalam kehidupan politik, kehadiran media baru telah menyodorkan fenomena baru, yaitu apa yang dikenal sebagai demokrasi digital. Dalam banyak kasus kehadiran internet misalnya, telah menjadi salah satu faktor determinan terhadap proses demokratisasi politik. Pilkada serentak yang akan dihelat harus menjadi tonggak bagi tegaknya portofolio desentralisasi secara benar di Indonesia, ujarnya.

Pilkada harus mampu menghadirkan dengan lebih cepat dan dekat kedalaman makna demokrasi dan menjadikannya sebagai instrumen penting untuk menggerakkan akselerasi pembangunan di tingkat lokal. Pilkada sebagai sebuah instrumen politik harus paralel dan berkorelasi positif dengan kemakmuran Masyarakat, jelasnya.

Read More