[AURABERKAH.INFO] Bogor - Permasalahan keamanan digital di Indonesia meskipun sudah ada perangkat dari Kominfo dan Polri dengan menyiapkan cybercrime tetapi tindak pidana yang terjadi dari cyber sangat tinggi.
Menurut Anggota Komisi I DPR RI, Andhika Hasan, dalam acara Webinar Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP Kominfo bekerja sama dengan Komisi I DPR RI, yang bertemakan "Jaga Keamanan di Ruang Digital" Rabu (31/01/2024).
Selain itu menurutnya, kita perlu berhati-hati dan perangkat hukum beberapa kasus yang terjadi adalah pemilihan presiden Amerika 3 tahun yang lalu. Pada waktu itu ada pertarungan dari Hillary Clinton dan Donald Trump, ketika satu tahun sebelum kampanye dengan dana kampanye yang lebih rendah, cara Donald Trump memenangkan adalah dengan menembus dengan jaringan digital, ujarnya.
Setelah Pemilu di analisa dia menempati Google kemudian google memiliki search engine dan youtube serta membeli aplikasi yang lain. Setiap orang yang masuk dalam aplikasi google dll, Donald Trump mengambil data tentang perilaku pemilih dari hasil tautan yang di klik di google. Dari situ mereka bekerja dengan membordir informasi ke lawan politik dari Demokrat dan Republik dengan biaya yang lebih murah dari Hillary Clinton. Perilaku dari Donald Trump kita hearing terjadi diskusi yang membuat kontroversi, jelasnya.
Selain itu, Sumiati, Tenaga Ahli Dirjen IKP memaparkan bahwa, ruang digital sebenarnya merupakan bagian dari dunia nyata, bukan pengganti yapi dunia maya yang nyata yang sehari-hari kita kunjungi. Tujuan keamanan digital adalah memastikan pengguna layanan digital bisa beraktivitas secara aman dan nyaman. Konten penipuan online 1.730 dengan komposisi 26,05% berkedok krisis keluarga; 27,4% web/app palsu; 29,4% merupakan barang palsu; 33,8% merupakan tautan palsu dan 36,9% berkedok hadiah, ujarnya.
Tantangan digital adalah masih rendahnya literasi digital bagi pengguna TIK, sebagian pengguna TIK beranggapan bahwa semua orang di dunia digital baik-baik saja, semakin canggih TIK, semakin canggih pula metode kejahatan siber, pengguna TIK meninggalkan jejak digital yang susah dihapus, menjadi pintu masuk kejahatan.
Peran masyarakat adalah dengan sikap peduli dimana mengambil inisiatif memproduksi dan menyebarkan konten-koten kebangsaan berjiwa nasionalisme, mengajak teman dengan berkolaborasi dengan teman-teman yang memiliki kepedulian terhadap bangsa dan negara untuk berkreasi kebangsaan dan melaporkan dengan bersikap peduli dengan melaporkan kepada pihak keamanan bila menemukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan keresahan dengan cara yang baik, sopan dan santun, jelasnya
Narasumber lainnya, Daniel Abadi Sihotang, Direktur Wilayah Rumah Milenial Indonesia mengatakan bahwa, generasi milenial merupakan bagian dari generasi digital. Generasi digital tumbuh di tengah era teknologi. Mereka pun hampir tak terpisahkan dari telepon pintar. Pasalnya melalui perangkat tersebut mereka dapat terhubung dengan informasi, hiburan, teman dan keluarga, ujarnya.
Dunia internet dan media sosial bisa menjadi sangat baik dan bisa bermanfaat bagi negara dan bangsa tergantung kepada anak muda. Bahkan kesehatan ruang digital juga ditentukan dari perilaku anak muda. Kebebasan berpendapat artinya adalah masyarakat yang bebas berekspresi, pemilu, lawan hoax, perbedaan pandangan dan bullying. Dengan begitu undang-undang ITE dengan menjaga ruang digital agar tetap sehat, beretika dan produktif. Jaga keamanan identitas KTP, Email, no HP tidak lagi diperlihatkan di ruang publik dengan gampang simpan data pribadi secara offline.
Selain itu menurutnya, mengenai password dan backup data sebaiknya rutin dalam mengecek email ataupun sosial media sebagai alat komunikasi sehari-hari yang membutuhkan password dan lainnya. Melakukan autentifikasi sebuah verifikasi kepada pengguna sah seperti sidik jari ataupun kode OTP. Rasa ingin tahu di dalam ruang digital, sangat muda dilakukan dengan hanya klik maka bijak dalam penggunaan dan etika pengguna yang cerdas dengan menjadi kunci keamanan di ruang digital, jelasnya.
0 Comments:
Posting Komentar